Senator DPD soroti Papua, minta pemerintah prioritaskan sekolah dan rumah sakit ketimbang pembangunan markas militer.
Paripurna DPD menjadi sorotan setelah seorang senator menegaskan bahwa Papua lebih membutuhkan pendidikan dan layanan kesehatan daripada pembangunan fasilitas militer. Dalam interupsi tegasnya, senator itu menekankan perlunya perhatian pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Papua Indonesia melalui sekolah dan rumah sakit, bukan hanya fokus pada markas tentara.
Situasi ini menyoroti pentingnya prioritas pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan warga.
Interupsi Senator Paul Finsen
Dalam paripurna yang digelar Rabu (14/1/2026), Finsen menyampaikan keberatannya terkait wacana perkebunan sawit dan penempatan batalion TNI di Papua. Ia menegaskan bahwa masyarakat adat menolak rencana sawit dan menekankan perlunya perhatian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat.
Pimpinan, warga adat Papua tidak setuju dengan wacana penanaman sawit di daerah mereka. Jadi nanti sampaikan ke Pak Prabowo sama Bahlil itu, setop dengan barang itu karena orang Papua tidak suka, ujar Finsen.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pembangunan berbasis sumber daya alam dan pertahanan tidak selalu sejalan dengan aspirasi masyarakat lokal.
Pendidikan Dan Kesehatan Jadi Prioritas
Finsen menekankan bahwa yang paling dibutuhkan Papua adalah sekolah dan rumah sakit, bukan markas TNI. Menurutnya, meskipun isu pertahanan dan ketahanan pangan penting, pembangunan sosial dan layanan publik menjadi kebutuhan utama masyarakat Papua, terutama di wilayah otonomi khusus (Otsus).
Kemudian, apakah batalion yang dikirim fokus pada sektor pertanian atau perkebunan? Orang Papua butuh sekolah dan rumah sakit, bukan markas tentara, tambah Finsen.
Ia menekankan bahwa fokus pemerintah seharusnya pada pendidikan dan kesehatan, yang menjadi fondasi bagi kesejahteraan jangka panjang masyarakat di tanah Papua.
Baca Juga:Â Momen Langka! Wapres Gibran Bermain Sepak Bola Bersama Anak-Anak PapuaÂ
Respons DPD RI Dan Upaya Lanjutan
Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin, menanggapi interupsi ini dengan menegaskan bahwa semua masukan akan ditampung. Sultan menyebut pihaknya sedang mencari jadwal pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan aspirasi serupa secara langsung.
Makanya kita sedang mencari jadwal ketemu, termasuk dengan Pak Presiden, dalam rapat konsultasi menyampaikan hal yang sama, jelas Sultan. Hal ini menunjukkan keseriusan DPD RI dalam menyalurkan aspirasi daerah dan memastikan suara masyarakat Papua terdengar dalam pengambilan keputusan pemerintah pusat.
Dampak Dan Signifikansi Interupsi
Interupsi senator Paul Finsen menyoroti dilema pembangunan di Papua: antara proyek pertanian dan pertahanan versus kebutuhan dasar masyarakat. Penekanan pada pendidikan dan kesehatan menjadi pesan penting bagi pemerintah agar pembangunan di Papua lebih berpihak pada kesejahteraan warga.
Kasus ini juga menegaskan peran DPD sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi daerah ke tingkat pusat, khususnya dalam konteks otonomi khusus. Dengan adanya interupsi ini, diharapkan pemerintah dapat meninjau kembali prioritas pembangunan di Papua, memastikan bahwa proyek yang dilakukan sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan memperkuat kualitas hidup, bukan sekadar fokus pada pembangunan militer atau investasi sumber daya alam semata.
Jangan lewatkan berita update seputaran Papua Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya.
Sumber Informasi Gambar:
-
- Gambar Utama dari news.detik.com
- Gambar Kedua dari beritanasional.com
About the Author
