Senator Papua Barat mengejutkan publik dengan menantang Presiden Prabowo, menyerukan agar tanah mereka tidak dirusak sawit.
Investasi sawit besar di Papua kembali disorot. Senator Dr. Filep Wamafma menolak ekspansi Presiden Prabowo dan minta pemerintah dengar suara masyarakat adat, gereja, dan lembaga daerah. Isu ini bukan hanya ekonomi, tapi juga lingkungan dan hak lokal. Apakah sawit membawa kesejahteraan atau bencana ekologis?
Temukan rangkuman informasi menarik dan terpercaya lainnya tentang Papua di bawah ini yang dapat memperluas wawasan Anda hanya di Papua Indonesia.
Tolak Sawit, Senator Papua Barat Desak Prabowo
Senator Papua Barat, Dr. Filep Wamafma, menegaskan investasi besar di Tanah Papua belum berdampak nyata pada kesejahteraan masyarakat. Ia menyoroti PT Freeport, BP Tangguh, dan perkebunan sawit, yang meraup keuntungan besar sementara masyarakat sekitar tetap miskin.
Filep menyoroti rencana Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas perkebunan sawit di Papua. Ia meminta pemerintah pusat untuk tidak memaksakan investasi yang berisiko merusak lingkungan dan tidak selaras dengan aspirasi masyarakat adat. Penolakan ini didasari kekhawatiran akan terulangnya bencana ekologis yang pernah terjadi di wilayah lain akibat ekspansi sawit.
Kritik Filep bukan tanpa alasan. Ia melihat adanya ketimpangan yang mencolok antara profit perusahaan dan kondisi hidup rakyat Papua. Investasi seharusnya membawa kemakmuran bagi masyarakat, bukan hanya keuntungan bagi investor. Hal ini menjadi inti dari desakannya agar pemerintah pusat lebih peka terhadap dampak sosial dan lingkungan dari setiap kebijakan investasi.
Kritik Pedas Terhadap Investasi di Tanah Papua
Investasi di Tanah Papua ini tidak memberikan kesejahteraan bagi rakyat, baik Freeport, BP Tangguh, maupun sektor perkebunan,” kata Dr. Filep Wamafma pada 22 Desember 2025 di Manokwari. Pernyataan ini mencerminkan kekecewaan terhadap model investasi yang hanya menghasilkan profit bagi perusahaan tanpa meningkatkan hidup masyarakat setempat.
Filep berpendapat bahwa jika perkebunan sawit di Papua tidak dibarengi dengan industri pengolahan di daerah, maka hanya akan mengulang bencana ekologis seperti yang terjadi di Sumatera. Ia mempertanyakan logika di balik investasi yang justru membawa rakyat ke dalam garis kemiskinan. Investasi, seharusnya, hadir untuk menyejahterakan rakyat, bukan hanya investor.
Senator ini mengkritik bahwa pandangan pemerintah yang terfokus pada investasi yang merusak lingkungan adalah kekeliruan besar. Ia mendorong pemerintah untuk mencari alternatif investasi yang lebih berkelanjutan. Fokus pada komoditas lokal atau sektor perikanan dinilai jauh lebih relevan dan berpotensi membawa dampak positif jangka panjang bagi Papua.
Baca Juga: Polda Papua Kerahkan Ribuan Personel Amankan Nataru 2025, Objek Vital Jadi Prioritas!
Suara Akar Rumput, Mengapa Dialog Langsung Menjadi Kunci
Filep Wamafma mendesak Presiden agar mendengar aspirasi berbagai pihak, bukan hanya kepala daerah. Ia menyebut lembaga adat, gereja, Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai representasi suara rakyat yang harus diperhatikan. Menurutnya, kepala daerah sering terbatas dan patuh pada atasan, sehingga suara jujur rakyat tidak tersampaikan.
Dialog langsung dengan pemilik hak ulayat dianggap sebagai kunci utama untuk menyelesaikan konflik agraria yang masih membara. Pendekatan ini akan memastikan bahwa setiap keputusan investasi menghormati hak-hak tradisional masyarakat adat. Tanpa dialog yang tulus, potensi konflik dan penolakan dari masyarakat akan terus berlanjut, menghambat pembangunan yang berkelanjutan.
Filep menyoroti bahwa banyak potensi lain di Papua, seperti sektor perikanan atau perkebunan komoditas lokal, yang bisa dikembangkan. Ia juga menekankan pentingnya pengolahan CPO (minyak sawit mentah) di Papua sendiri. Jika CPO diolah di luar dan dikirim kembali, menurutnya, hal itu menunjukkan nilai tambah yang terlalu rendah bagi daerah.
Alternatif Investasi Dan Mitigasi Bencana Ekologis
Daripada memaksakan investasi kelapa sawit yang merusak lingkungan, Filep menyarankan pemerintah fokus pada perikanan atau perkebunan komoditas lokal. Alternatif ini lebih berkelanjutan, sesuai karakteristik masyarakat Papua, dan mendorong dampak ekonomi merata tanpa merusak ekologi.
Jika investasi sawit tetap dilanjutkan, ia menekankan pentingnya pengolahan CPO di Papua. Ini akan menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja lokal. Tanpa industri pengolahan di daerah, Papua hanya akan menjadi pemasok bahan mentah, dengan sedikit manfaat ekonomi bagi penduduk setempat, sementara risiko lingkungan tetap tinggi.
Pernyataan Filep menekankan bahwa kepala daerah memiliki asas kepatuhan, sehingga sulit menolak arahan presiden. Oleh karena itu, penting bagi Presiden mendengarkan langsung suara berbagai elemen masyarakat, terutama yang terdampak langsung. Dengan demikian, kebijakan investasi dapat selaras dengan kepentingan dan kesejahteraan rakyat Papua.
Jangan lewatkan update berita seputaran Papua Indonesia serta berbagai informasi menarik lainnya yang akan memperluas wawasan Anda.
Sumber Informasi Gambar:
- Gambar Utama dari papua.tribunnews.com
- Gambar Kedua dari potretonline.com
About the Author
